PALEMBANG, KORANRADAR. ID - Sejumlah pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPW PPP Sumsel, Agus Sutikno.Mereka menuntut DPP PPP memberhentikan Agus dari kepengurusan.
Tuntutan sejumlah perwakilan DPC ini sudah disampaikan ke pengurus pusat. Para ketua DPC PPP se-Sumsel bersama Ketua Majelis Syariah PPP Sumsel Asjmawi Abdul Malik Alhafiz, mendatangi langsung kantor DPP PPP, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Kedatangan mereka diterima langsung Plt Ketum PPP Mardiono, Wakil Ketua Umum PPP Ermalena dan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi. Persoalan DPW PPP Sumsel diketahui terjadi beberapa tahun lalu dan sudah dilaporkan ke pusat."Segera mungkin DPW PPP Sumsel diganti, itu saja. Semua alasan sudah kami sertakan lengkap dan sudah disampaikan lebih dari setahun lalu," ujar Asjmawi dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (23/4/2024).
Menurutnya di bawah kepemimpinan Agus Sutikno, partai berlambang Ka'bah itu mengalami kemunduran. Misalnya merosotnya perolehan suara.
"Alasannya antara lain karena banyak maksiat, akhirnya sekarang berdampak di Sumsel terjadi chaos hingga presentasinya down. Sikap ketua DPW mempengaruhi hasil (suara) kemarin," jelasnya.
Ketua DPC PPP Muara Enim Sumsel Nino Andrian berharap DPP dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dapat segera mengambil tindakan. Apalagi saat ini mendekati momen pilkada yang membutuhkan soliditas kepengurusan.
"Harapan kami kepada DPP dan Pak Ketum agar segera mengambil tindakan atas aspirasi yang kami sampaikan. Karena akan banyak agenda nanti, salah satunya Pilkada. Jangan sampai Pilkada ini salah langkah lagi," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Mardiono mengaku akan akan segera menindaklanjuti persoalan di DPW PPP Sumsel.
Mardiono pun menegaskan akan memutuskan persoalan DPW PPP Sumsel atas kesepakatan bersama dan berasaskan kolektif kolegial.
"Kita akan coba menindaklanjuti karena sempat tertunda evaluasinya kemarin saat Pileg. Insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan rapat terbatas membahas khusus persoalan Sumsel supaya tidak mengganggu kepengurusan dalam rangka menghadapi Pilkada," kata Mardiono.
"PPP tidak bisa memutuskan sepihak atau oleh seorang ketua umum, namun harus berdasarkan kolektif kolegial," tutupnya.
Adapun terdapat 13 DPC PPP se-Sumsel yang telah menuntut kepada DPP PPP untuk memberhentikan jabatan Ketua DPW PPP Sumsel.
Ketua DPW Sumsel, Agus Sutikno yang dikonfirmasi enggan mengomentari perihal tuntutan 13 DPC di Sumsel tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu ditanggapi.
"Kalau soal itu saya tidak bisa berkomentar, nanti saja ya," ujarnya singkat saat dihubungi. (seg)