PRABUMULIH, KORANRADAR.ID - Keterbatasan kondisi menjadi salah satu faktor penyebab anak kehilangan hak atas suatu nama, sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akte kelahiran sesuai dengan bunyi Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002.
Menanggulangi akan hal sedemikian itu, bertempat di aula Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih, Kejari didampingi sejumlah OPD Pemerintah Kota Prabumulih, di antaranya, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diknas, Inspektorat, Bagian Kesra, Bagian Kerjasama, Camat Cambai, Kades Pangkul, melaksanakan kegiatan penyerahan akte kelahiran dan kartu identitas anak (KIA), kepada anak yang berada di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Kota Prabumulih.
Kepala Kejari Kota Prabumulih Roy Riady dalam sambutan mengatakan, ini merupakan bagian dari tindak lanjut pelaksanaan kerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan, dalam upaya memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat dalam hal kejelasan indentitas anak
Lebih lanjut Roy Riady menjelaskan, sangat mengapresiasi upaya Kepala Kantor Kejati Sumsel Yulianto, dalam memberikan contoh sekaligus teladan kepada jajaran Kejari di Provinsi Sumsel untuk turut berperan serta membantu warga, bersinergi bersama jajaran pemerintah dalam membangun manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kejelasan status anak.
Sementara itu, Pj Walikota Prabumulih H Elman, pada kesempatan yang sama mengatakan, sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Kejati Sumsel dan Kejari Kota Prabumulih dalam memberdayakan manusia untuk mendapatkan hak sebagaimana warganegara dan juga hak perlindungan hukum
Selain itu, Elman menyampaikan, akte kelahiran dan KIA tentunya akan sangat berguna bagi anak untuk melanjutkan pendidikan dan sebagainya . ujarnya.
Penyerahan akte kelahiran dan KIA ini secara simbolis diberikan kepada lima anak panti asuhan, yakni Naufal Wira Al Rafif, Arista, Imel Putri Maharani, Farrel Juliansyah, dan Al Izan Pratama dengan didampingi Kepala Panti asuhan. (and)